Laut China Selatan kembali memanas, Pada Jumat (30/10/2020) lalu, dua kapal penangkap ikan berbendera Vietnam tertangkap mencuri ikan di Laut Natuna, wilayah Indonesia. Saat akan diusir oleh Kapal Coast Guard milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tiba-tiba Kapal Coast Guard Vietnam datang dan bermanuver menyelamatkan nelayannya.
Meskipun berhasil diusir keluar wilayah Indonesia, namun sempat ada ketegangan antara Indonesia dan Vietnam. Laut China Selatan memang sering menjadi medan persengketaan. Paling parah adalah pada awal tahun ini saat rombongan kapal asing datang ke Laut Natuna dengan dibentengi Kapal Coast Guard milik China untuk menangkap ikan.
Padahal berdasarkan ketetapan dalam United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS) atau Hukum Laut PBB, Laut Natuna termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dalam sengketa sepihak Laut China Selatan, China berseteru dengan enam negara lain di Asia Tenggara yang perbatasan lautnya tumpang tindih satu sama lain.
Dasar klaim sepihak China adalah Nine Dash Line yang mencakup wilayah Kepulauan Paracel yang juga diklaim Taiwan dan Vietnam, hingga wilayah Kepulauan Spatly dimana China bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Dengan Indonesia, China bersengketa di Laut Natuna yang memiliki populasi ikan 10% dari total populasi dunia.
Pada Kamis (29/10/2020) lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serika (AS) Michael R Pompeo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Banyak yang berasumsi, pertemuan politik ini terkait dengan kekhawatiran AS terhadap Indonesia yang terlalu dekat dengan China. Apalagi belakangan ini, China sangat agresif di Laut China Selatan.
Berdasarkan buku putih Departemen Pertahanan AS, China mungkin akan meminta izin pembangunan pangkalan militer di sejumlah negara, tidak terkecuali Indonesia. Dalam pertemuan politik tingkat tinggi tersebut, AS berharap Indonesia berada di pihaknya. Permintaan ini bisa saja memiliki maksud untuk mengizinkan pendaratan pesawat tempur mata-mata.
Akhir Juli hingga awal Agustus lalu, AS sempat meminta izin memberikan hak pendaratan dan pengisian bahan bakar untuk pesawat pengintai P-8 yang memantau aktivitas militer China. Permintaan ini secara tegas ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Indonesia mengikuti politik netral dan tidak pernah mengizinkan wilayahnya menjadi panggung operasi militer asing.
Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI, AS secara tak langsung menawarkan diri menjadi sekutu dan siap membantu Indonesia jika harus berperang melawan China dalam sengketa Laut China Selatan. Namun tawaran itu ditolak, Retno Marsudi kepada awak Pers menegaskan kembali bahwa prinsip kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.
Indonesia akan terus mengupayakan kerja sama inklusif di tengah kondisi yang menentang sekalipun. Retno dan Mike Pompeo dalam pertemuan itu membicarakan berbagai dimensi peningkatan kerja sama yang terbuka, inklusif, dan berdasarkan aturan. Kedua Menteri Luar Negeri tersebut juga membahas sejumlah isu global, utamanya sengketa Laut China Selatan.
