Seperti yang telah kita ketahui bersama, Bali bisa dibilang merupakan kiblat pariwisata di Indonesia. Potensi alam, budaya, serta masyarakatnya, membawa Bali menjadi salah satu destinasi terbaik dunia. Dengan posisi tersebut, Bali masih terus diminati oleh jutaan wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya. Pemerintah tentu menginginkan banyak lokasi wisata di Indonesia menjadi destinasi yang seramai Bali.
Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, justru tidak ingin Kepulauan Karimun jawa, Kabupaten Jepara, menjadi Pulau Bali kedua pada sektor pariwisata.
“Jangan jadikan Karimun jawa Bali kedua, biarkan Karimun jawa tetap Karimun jawa, inilah yang coba kita bangun dengan kearifan-kearifan di sana,” kata Ganjar di Kabupaten Jepara, dikutip dari Antara, (10/4).
Hal tersebut disampaikan Ganjar usai meresmikan Objek Wisata Jepara Ocean Park yang terletak di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Ganjar mengaku banyak mendapat protes dari berbagai kalangan melalui Twitter terkait dengan pasokan listrik serta infrastruktur jalan yang jelek di Kepulauan Karimunjawa.
“Tadi di twitter ada yang protes tentang pasokan listrik di Karimunjawa yang hanya 18 jam tiap hari dan akses jalan yang masih jelek,” ujar Ganjar.
Kepulauan Karimunjawa merupakan salah satu dari empat kawasan wisata di Jawa Tengah yang sedang dilakukan pengembangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah.
“Penyusunan master plan empat destinasi wisata andalan di Jateng ini untuk menentukan apa yang akan dilakukan pihak terkait dalam waktu 10 hingga 20 tahun ke depan,” katanya.
Keempat kawasan wisata tersebut adalah Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Museum Purbakala Sangiran di Kabupaten Sragen serta Kepulauan Karimun jawa di Kabupaten Jepara.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo menambahkan, penyusunan rencana induk empat destinasi wisata yang melibatkan berbagai kalangan seperti akademisi, pegiat pariwisata, masyarakat di Jateng tersebut merupakan kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dengan pengembangan potensi-potensi pariwisata di tiap provinsi yang dinilai strategis.
Menurut Prasetyo, penyusunan “master plan” dilakukan oleh Pemprov Jateng, dan setelah selesai serta mendapat persetujuan semua pihak akan dilaporkan ke Menteri Pariwisata untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo agar dikeluarkan sebuah keputusan presiden.
“Pada penyusunan master plan, diatur mengenai zonasi, penggunaan tata ruang, sistem transportasi, pengelolaan “branding”, dan promosi,” ujarnya.
