Sejak Januari lalu, kabar terkait penutupan Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat santer terdengar melalui media daring. Bukan isapan jempol belaka, kabar ini ternyata benar adanya. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskondat mengonfirmasi langsung kabar penutupan ini.
Viktor menyatakan bahwa penutupan akan dilakukan selama satu tahun karena ekosistem di Taman Nasional Komodo mulai tidak seimbang. Jumlah populasi Rusa yang menjadi makanan utama Komodo semakin langka karena maraknya perburuan liar. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi kanibalisme diantara Komodo.
Penutupan juga dimaksudkan agar memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan kembali Taman Nasional Komodo agar lebih indah, nyaman, dan aman. Meskipun ditutup, wisatawan masih diijinkan berkunjung ke Manggarai Barat asalkan tidak ke Pulau Komodo.
Warga Desa Komodo menolak keputusan pemerintah atas penutupan suaka alam tersebut. Aspirasi ini disampaikan langsung pada kunjungan Ketua DPRD se-Indonesia di Pulau Komodo. Penolakan ini sangat berasalan karena hampir 89% masyarakat menggantungkan perekonomiannya pada sektor pariwisata.
Sebagian besar masyarakat Pulau Komodo berprofesi sebagai pemandu wisata dan penjaja souvenir seperti patung, kain tenun, hingga kaos. Penutupan taman nasional tersebut jelas akan mengancam perekonomian masyarakat. Hingga saat ini permasalahan ini belum ada solusi yang bisa memuaskan semua pihak.
Pemulihan habitat Komodo di taman nasional tersebut mutlak diperlukan agar kelestarian satwa endemik ini tetap terjaga. Namun disisi lain, penutupan ini akan mengancam perekonomian masyarakat. Pihak Pemerintah NTT sempat memberikan solusi agar masyarakat berdagang di Pulau Rinca dan Padar, namun solusi tersebut dinilai tidak efektif karena aksesnya yang cukup sulit dan membutuhkan kendaraan boat.